Sederet Aplikasi "Nyeleneh" Buatan Pemerintah Tuai Kontroversi

 

Ditulis oleh: Laila Luthfi Fadila

Sumber: kompas.com

 

Bogor, 15 Juli 2024 - Sejumlah aplikasi yang baru-baru ini dibuat oleh pemerintah daerah menuai kontroversi dari warganet lantaran namanya yang bernuansa seksisme. Bahkan, beberapa akronim pada aplikasi tersebut dirasa terlalu vulgar bagi sebagian orang. 

Hal tersebut diungkapkan oleh akun Instagram @bigalphaid pada Selasa (2/7/2024). Setidaknya ada 11 aplikasi dan situs resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Diantaranya:

• SiPEPEK Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan) dari Kabupaten Cirebon 
• SITHOLE  (Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online) dari Kota Semarang 
• SISKA KU INTIP (Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma) dari Provinsi Kalimantan Selatan 
• SIMONTOK (Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan) dari Kota Surakarta 
• SISEMOK (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan) dari Kabupaten Pemalang 
• SI CANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) dari Kabupaten Bogor 
• SIGANTENG (Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa Tengah) dari Provinsi Jawa Tengah
• SIPEDO (Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Database Online) dari Kabupaten Sumedang 
• Mas Dedi Memang Jantan (Program Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan) dari Kota Tegal 
• i-Pubers Petani (Integrasi Pupuk Bersubsidi) dari Kabupaten Demak 
• JEBOL YA MAS (Jemput Bola Layani Masyarakat) dari Kota Bengkulu. 

Penggunaan akronim yang terkesan tidak senonoh itupun dianggap menyalahi etika profesi. Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Andy Yentriyani menyarankan agar pemerintah daerah mengganti nama-nama aplikasi tersebut dengan akronim yang lebih wajar.  

“Pada nama-nama yang berkonotasi seksual, Komnas Perempuan mendorong pada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan,” kata Andy, dilansir dari Kompas.com pada 11 Juli 2024. 

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Edi Santoso mengatakan singkatan nama program pemerintah sebaiknya tidak dibuat dengan sembarangan. 

"Jangan sampai karena ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah tersebut dibuat asal-asalan atau nyeleneh, sehingga dapat menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas," kata Edi dilansir dari Antara, Senin (8/7/2024).

Hingga saat ini, pemerintah diharapkan dapat meluncurkan ulang dengan mengkaji kembali singkatan-sngkatan untuk program yang akan dijalankan.