Ditulis
Oleh: Lewi Andra Kurniawan
Sumber Gambar: Suara.com
Cikarang, 20 Februari 2024 – Tagar Indonesia Gelap
atau #IndonesiaGelap menjadi perbincangan hangat di media sosial X sejak Senin,
17 Februari 2025. Bahkan, tagar tersebut menempati posisi pertama dengan jumlah
postingan mencapai lebih dari 81.900 cuitan.
Sebelumnya, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai
masalah ekonomi, seperti kelangkaan gas LPG 3 kg yang sangat berdampak pada
kehidupan sehari-hari. Selain itu, terjadi pula pemotongan anggaran pendidikan
dan kesehatan yang dianggap bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi.
Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa situasi sosial dan ekonomi Indonesia
sedang berada dalam keadaan darurat.
Tagar tersebut semakin menggema setelah mahasiswa
menggelar aksi demonstrasi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa,
18 Februari 2025. Lantas bagaimana asal usul tagar yang sedang trending
tersebut?
Dilansir dari media sosial X, #IndonesiaGelap
merupakan slogan yang digunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang
dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"#IndonesiaGelap bukan karena tak ada cahaya, tapi karena mereka
yang berkuasa memilih menutup mata. Kita melihat, kita tahu, tapi suara kita
terus diredam." dikutip dari akun X @diaryesterday
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh
Indonesia (BEM SI) Satria Naufal mengatakan, bahwa tajuk Indonesia Gelap itu
dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa.
"Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup
mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga," ucap
Satria pada Senin, 17 Februari 2025.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, tambah Satria,
masyarakat justru sering kali dibayangi oleh isu dan kebijakan yang tidak
mendukung kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, ia menyatakan bahwa aksi
demonstrasi ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dalam merumuskan
kebijakan.
"Teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada
seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan," jelas Satria.
Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi (BEM SI)
Herianto mengatakan, tagar itu untuk menunjukkan banyak kebijakan pemerintah
yang tidak transparan. "Banyak kebijakan-kebijakan itu yang gelap. Tidak
terang ke masyarakat," kata Herianto pada Selasa, 18 Februari 2025.
Ia mengatakan mahasiswa juga melihat masih banyak
kasus-kasus dugaan korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang gelap. Kasus-kasus
itu juga tidak pernah diungkap ke publik. Selain itu, pemilihan tagar itu untuk
menunjukkan adanya kontradiksi cita-cita pemerintah terhadap generasi muda.
Menurutnya, pemerintah ingin mencetak generasi emas
2045. Namun, tindakan pemerintah saat ini justru menghambat impian itu.
"Sebab, calon generasi emas saat ini dalam posisi
dikekang," kata Herianto.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen
masyarakat menyuarakan sejumlah tuntutan yang mencerminkan keresahan dan
harapan akan perubahan di berbagai sektor. Beberapa tuntutan yang disampaikan
dalam aksi ini meliputi:
- Efisiensi Struktur dan Teknis Kabinet Merah Putih: Masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penyederhanaan struktur kabinet agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
- Mendesak Presiden Prabowo Mengeluarkan Perpu Perampasan Aset: Ada tuntutan agar Presiden Prabowo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang perampasan aset koruptor. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Menolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan: Masyarakat menentang rencana revisi undang-undang yang mengatur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan. Mereka khawatir revisi ini dapat melemahkan fungsi pengawasan dan akuntabilitas institusi-institusi tersebut.
- Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis: Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Masyarakat meminta transparansi dalam pelaksanaan program ini agar benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan.
- Mewujudkan Pendidikan Gratis: Salah satu tuntutan utama adalah mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara, tanpa terkecuali.
- Menolak Revisi UU Minerba: Masyarakat menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang dinilai lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama korporasi, daripada kepentingan rakyat dan lingkungan.
- Menghapus Dwifungsi Militer di Sektor Sipil: Tuntutan untuk menghapus dwifungsi militer di sektor sipil kembali mengemuka. Masyarakat menginginkan pemisahan yang jelas antara peran militer dan sipil agar demokrasi dapat berjalan dengan baik.
- Mereformasi Polri: Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu tuntutan penting. Masyarakat menginginkan Polri yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi dan kekerasan.
- Menolak Revisi Aturan Tata Tertib DPR: Revisi aturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditolak karena dinilai dapat membatasi ruang gerak dan kebebasan berekspresi anggota dewan dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
- Merealisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen: Masyarakat, khususnya kalangan akademisi, mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen. Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Tagar #IndonesiaGelap yang menjadi simbol aksi ini mencerminkan suara keresahan masyarakat yang menginginkan pemerintah lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Masyarakat berharap agar tuntutan-tuntutan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan konkret yang membawa perubahan positif bagi kehidupan rakyat Indonesia.
0 Komentar