Sumber Gambar: Kompas.com
Jakarta, 14 Agustus 2025 – Nama Bupati Pati, Sudewo, kembali menjadi sorotan publik. Selain menghadapi gelombang unjuk rasa besar-besaran dari warganya, Sudewo kini juga disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Sudewo diduga menerima commitment fee ketika masih menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Commitment fee biasanya merujuk pada uang komitmen atau jatah yang diberikan oleh pihak kontraktor atau rekanan proyek kepada pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan dalam persetujuan proyek.
Hal ini diungkapkan saat KPK memberikan perkembangan kasus terbaru terkait penahanan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenhub, Risna Sutriyanto, yang menjabat Ketua Pokja Proyek pembangunan jalur ganda KA Solo Balapan-Kadipiro serta sejumlah proyek lain.
“Benar saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait proyek pembangunan jalur kereta. Informasi ini akan didalami lebih lanjut oleh penyidik,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Menurut Budi, proses penyidikan masih berjalan, dan seluruh informasi yang diterima akan diteliti secara mendalam. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil Sudewo demi dimintai keterangan. “Jika memang diperlukan, tentu akan dilakukan pemanggilan,” tegas Budi.
Sudewo sendiri bukan nama baru dalam kasus DJKA Kemenhub. Pada Agustus 2023, ia pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus yang menyeret sejumlah pejabat Kemenhub. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023, KPK juga memaparkan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp3 miliar yang disita dari kediaman Sudewo.
Namun, Sudewo membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim bahwa uang itu merupakan gajinya sebagai anggota DPR dan hasil usaha pribadi. Ia juga menolak dakwaan jaksa yang menyebut dirinya menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung serta bantahan terkait dugaan penerimaan Rp500 juta dari terdakwa Bernard Hasibuan melalui stafnya.
“Uang gaji dari DPR kan diberikan dalam bentuk tunai. Saya tidak pernah menerima uang dari proyek,” ujar Sudewo dalam sidang.
Di saat isu korupsi kembali menyeruak, Sudewo juga menghadapi tekanan politik di daerahnya sendiri. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Pati, Rabu (13/8/2025).
Mereka menuntut Sudewo mundur dari jabatan bupati setelah kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, meski kebijakan itu kemudian dibatalkan. Pernyataan Sudewo yang sempat menantang warga untuk melakukan demonstrasi juga memperkeruh suasana.
Meski ia telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan PBB, kekecewaan masyarakat terlanjur membesar sehingga protes tetap digelar.
0 Komentar