Sumber gambar: monitorpos.net
Jakarta, 22 Oktober 2025 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Usulan itu diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Oktober 2025.
Beberapa tokoh yang diusulkan di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.
"Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak lima tahun lalu, enam tahun lalu, atau baru tahun ini. Diantaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah," ujar Gus Ipul, Selasa, 21 Oktober 2025, dikutip dari Detik.com, Rabu (22/10/2025).
Selain ketiga nama tersebut, sejumlah nama lain juga diajukan, seperti Syaikhona Muhammad Kholil (ulama asal Bangkalan, Madura), KH Bisri Syansuri (mantan Rais Aam PBNU), KH Muhammad Yusuf Hasyim (Tebuireng, Jombang), Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin (Jakarta).
Pengusulan nama-nama tersebut berasal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Usulan Soeharto menjadi pro kontra di masyarakat, salah satunya Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) yang terdiri dari keluarga korban pelanggaran berat HAM, jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu.
Penolakan tersebut didasarkan pada rekam jejak buruk dan berdarah Soeharto selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden. Dia dinilai telah melakukan kekerasan terhadap warga sipil, pelanggaran HAM bahkan pelanggaran berat terhadap HAM, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengatakan, perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan hal yang wajar, dan bahkan sehat bagi kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya meniadakan fakta sejarah tentang jasa besar Soeharto bagi bangsa Indonesia.
“Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra. Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini,” kata Sarmuji, Selasa, 21 Oktober 2025, dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
Sarmuji menilai, generasi muda saat ini tidak dapat membayangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum era pemerintahan Suharto. Masyarakat dulu mengalami kelangkaan pangan. Namun Suharto membawa perubahan besar, terutama dalam hal ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.
“Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan,” ujar Sarmuji.
Sarmuji berharap, usulan Kementerian Sosial kali ini dapat melanjutkan semangat tersebut, dan menempatkan Soeharto sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa yang patut diapresiasi secara objektif dan berimbang.
0 Komentar