2.603 Rumah akan Dibangun Pemerintah untuk Penyintas Banjir dan Longsor Sumatera

Ditulis oleh: Alfian Eka Maulana

Sumber gambar: Tempo.co

Jakarta, 18 Desember 2025 - Maruarar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan bahwa pemerintah akan membangun 2.603 rumah bagi penyintas banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita, ya, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” ucap beliau setelah mengikuti rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu 17 Desember 2025.

Pembangunan rumah tersebut akan dimulai pada bulan ini. Prosesnya akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta mematuhi ketentuan yang berlaku, tetapi tetap memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana dapat tersalur tanpa hambatan.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi sesuai instruksi Presiden, dengan tujuan memastikan agar peraturan yang ada tidak menghambat upaya negara dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

"Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera terbangun," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, melansir Antara, Senin (15/12/2025).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian PKP mengusulkan adanya rapat koordinasi lintas lembaga penegak hukum dan pengawasan, termasuk kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Beberapa lokasi relokasi telah diajukan dan saat ini masih diklasifikasikan berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu kepastian hukum atas lahan, keamanan teknis dari potensi bencana seperti banjir maupun longsor, serta kelayakan dari aspek sosial dan ekonomi.

“Rumah itu bukan hanya gedungnya yang dibangun, tetapi kehidupannya juga berpindah. Jadi harus dipikirkan lokasi tempat anak-anak bersekolah, tempat bekerja orang tuanya, serta akses ke pasar. Ekosistem itu harus menjadi pertimbangan,” kata dia.

Beliau juga menegaskan bahwa pendanaan pembangunan 2.603 rumah tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak 2.500 unit rumah didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya berasal dari dana pribadi dirinya.

“Dananya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 rumah, dari saya pribadi 103 rumah,” ucap beliau.