(Foto : Instagram KPUMUBSI)
Oleh Dina Safira dan Salomo Leonardo Sihotang pada Jumat, 11 Maret 2022 pukul 14.15 WIB
Badan Eskekutif Mahasiswa Universitas Bina Sarana
Informatika yang mengusung nama Kabinet Bestari dibawah komando Intan Kartika Wijanti selaku Ketua
Umum dan Robiyatul Adawiyah selaku Wakil Ketua Umum mengalami keterlambatan pergantian
pengurus karena sampai saat ini, belum ada sosok pemimpin baru yang hadir
sebagai regenerasi dari BEM KM UBSI. Rumitnya transisi kepemimpinan akhirnya
berdampak pada terlambatnya penyusunan kabinet untuk periode selanjutnya.
Daffa Praditya Devano Ramadhan, selaku Ketua Umum
Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (KPUM UBSI)
yang bertugas untuk melakukan penyeleksian terhadap calon Presiden Mahasiswa
(CAPRESMA) dan calon Wakil Presiden Mahasiswa (CAWAPRESMA) sebagai inti dari
tugas KPUM UBSI mengaku mengalami beberapa kendala sehingga menyebabkan
transisi kepemimpinan baru ini menjadi terhambat, “KPUM hanya bertugas untuk
Calon Presiden Mahasiswa dan Calon Wakil Presiden Mahasiswa saja. Kalau untuk
anggota kepengurusan yang lain merupakan ranah BEM KM UBSI itu sendiri,” jelas
Daffa saat diwawancarai pada Selasa, 8 Maret 2022.
Menanggapi isu bahwa BEM UBSI saat ini tengah
mengalami keterlambatan regenerasi kepemimpinan, Daffa mengaku jika masalah ini
sudah dimulai sejak bulan Januari 2022, “Dari awal saya menjabat sebagai Ketua
Umum KPUM, sudah ada desas-desus mengenai proses administrasi yang tidak
berjalan dengan lancar. Saya juga mendengar dari pihak MPM dan dari pihak BEM
mengkonfirmasi pada saya bahwa dalam pembentukan KPUM sebenarnya sudah ada miss
communication yang terjadi antara MPM dan BEM,” tutur Daffa. Masalah
pertama ada di GBPPU (Garis-garis Besar Pelaksanaan Pemilihan Umum). Menurut
penuturan Daffa, pada saat itu Intan selaku ketua BEM KM UBSI mengaku tidak
tahu-menahu terkait pembentukan GBPPU yang sudah ditetapkan kepada pihak BEM
dari pihak MPM lebih dulu.
Sekitar bulan Januari, dari pihak BEM KM UBSI sudah
mengirimkan delegasi calon Presiden Mahasiswa dan calon Wakil Presiden
Mahasiswa, namun sangat disayangkan oleh Ketua Umum KPUM karena delegasi yang
dipilih tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang sudah ditentukan dan
diatur dalam GBPPU. Salah satunya adalah kualifikasi IPK (Indeks Prestasi
Kumulatif) minimal 3,00 sementara delegasi dari BEM KM UBSI tidak mencapai
3,00. “Akhirnya sempat terjadi perseteruan antara KPUM dan BEM KM UBSI, yaitu
bersikeras untuk tetap memajukan delegasi yang telah dipilih karena pada saat
itu BEM KM UBSI mengatakan tidak mungkin melakukan oprec (open
recruitment) ulang,” jelas Daffa ketika diwawancarai melalui Google
Meeting.
Pada tanggal 3 Februari 2022, Daffa dan beberapa anggota
KPUM, BEM KM UBSI dan MPM UBSI bertemu secara offline di kampus UBSI
Dewi Sartika untuk mengadakan konsolidasi. Semua pihak yang terlibat sudah
menyetujui bahwa GBPPU merupakan landasan hukum yang sah untuk melaksanakan pemilihan umum calon Presiden Mahasiswa dan calon Wakil Presiden Mahasiswa
untuk periode 2022. Sehingga dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara MPM,
BEM, dan KPUM memutuskan akan mengadakan open recruitment ulang untuk
Presma dan Wapresma UBSI yang akan diumumkan pada tanggal 4 Maret melalui akun instagram
@kpumbsi.
Selain itu, kabar simpang siur mulai hadir di
tengah-tengah mahasiswa terkait adanya isu yang mengatakan bahwa mahasiswa yang
terlibat dalam Aksi Geruduk Rektorat di tahun 2020 lalu tidak dapat lolos ke tahap
kedua proses seleksi kepengurusan BEM KM UBSI. Ketika ditanya mengenai isu
tersebut, Daffa selaku ketua KPUM tidak ingin berkomentar lebih lanjut, “Saya
mendengar rumor ini beberapa hari terakhir, dan KPUM sempat didatangi oleh
beberapa Ormawa yang meminta penjelasan mengenai isu tersebut. Kami sampai saat
ini memutuskan untuk tidak berkomentar lebih lanjut mengenai isu tentang oprec
BEM KM UBSI karena berada
diluar ranah kami”, jelas Daffa pada Selasa, 8 Maret 2022.
Namun menurut Alid Damar Pramudito, salah seorang mahasiswa
yang tidak lolos tahap kedua pendaftaran kepengurusan BEM menjelaskan bahwa
semenjak keluarnya hasil pendaftaran tahap kedua tersebut, banyak sekali pesan
yang ia terima dari teman-temannya terkait alasan mengapa dirinya tidak
berhasil lolos. Alid merasa adanya keterkaitan secara tidak langsung antara
hasil buruk yang ia terima dengan aksi di tahun 2020 lalu. “Secara nggak
langsung ada. Karena gue udah terlihat vokal waktu Geruduk Rektorat
kemarin, kan, karena gue jadi orator juga pada saat itu”. Lanjut Alid,
“Geruduk rektorat kemarin, kan, bukan alasan tersendiri kita bisa anarkis atau
mungkin kita menuntut hak juga. Karena pada saat itu ada hak BEM di sana yang
harus dituntut, yaitu SK mereka yang belum turun-turun. Jadi kalau misalkan memang
keterkaitannya gue di Geruduk Rektorat 2020 termasuk yang anarkis atau
berpengaruh, mungkin nggak cuman gue. Orang-orang yang ada di BEM
sekarang pun berpengaruh pada Geruduk Rektorat itu” jelas Alid pada Selasa, 8
Maret 2022 ketika dihubungi melalui platform Google Meeting.
Mantan Wakil Ketua Umum Himakom tersebut merasa janggal
karena dirinya tidak lolos akibat cacat administrasi pendaftaran kedua, ia
mengaku proses administrasi di tahap pertama tidak ada masalah sama sekali. Menurut
Alid, sampai saat ini ia belum tahu penjelasan resmi terkait mengapa dirinya
tidak lolos pada tahap pendaftaran kedua, “Yang gue nggak terima, dengan
alasannya gue nggak lolos pada seleksi kedua adalah bahwasanya
administrasi gue masih cacat, Padahal pada saat itu gue telah
melakukan koordinasi kepada Kaprodi mengenai tanda tangan dan lain-lain, tapi
pada akhirnya gue dikira nggak melakukan koordinasi sehingga dianggap
cacat dalam seleksi administrasi.” Ia pun mengaku tidak ingin menelusuri lebih
lanjut penyebab dirinya tidak lolos.
Tidak luput, Alid pun mengkritisi lambatnya proses
regenerasi kepengurusan BEM tahun ini. Ia berpendapat bahwa antara BEM dan MPM,
dua organisasi mahasiswa tertinggi di kampus tersebut tidak bisa saling
berkoordinasi dengan baik, serta masih sering tertukar tugas, pokok, dan
fungsinya. Namun ia lega karena Hima dan UKM tidak terdampak oleh konflik dua
organisasi besar tersebut. Bahkan Hima dan UKM sudah mulai berjalan beriringan,
sebagai contoh ia menyinggung tentang baiknya galang dana yang Hima dan UKM
lakukan pada awal Maret lalu untuk korban banjir di Serang, Banten, meskipun
sangat disayangkan konflik MPM dan BEM kembali dihadirkan saat hari terakhir
galang dana.
Sampai artikel ini diterbitkan oleh UKM Jurnalistik
UBSI, kami belum mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai pihak BEM KM UBSI terkait
isu-isu tersebut dikarenakan padatnya aktivitas mereka mengenai regenerasi dan
belum memiliki waktu luang. Pihak BEM KM UBSI juga memilih untuk melakukan
klarifikasi pada platform media sosial mereka.
TAHAPAN
KERJA KPUM DALAM PROSES PEMILU
Sebagai tambahan informasi, berikut merupakan tahapan-tahapan
atau timeline kerja KPUM pada proses pemilu dari awal sampai akhir. Pertama
KPUM akan melakukan open recruitment, lalu dilanjutkan dengan sesi
interview bersama KPUM dan lembaga, selanjutnya mereka akan melakukan kampanye,
lalu masuk ke tahap sesi debat, dan terakhir ditutup dengan sesi pemungutan suara.
Perhitungan suara akan dilakukan secara transparasi dan KPUM akan mengundang delegasi dari setiap ormawa untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
HARAPAN
UNTUK ‘NAHKODA BARU’
KPUM mengumumkan secara resmi bahwa Oprec (Open
Recruitment) Presma dan Wapresma diperpanjang sampai tanggal 15 Maret 2022.
KPUM berharap segala persyaratan untuk menjadi perhatian bagi para kandidat agar tidak ada hambatan yang berarti dalam proses verifikasi administrasi dalam
open recruitment ini dan seluruh elemen ormawa dapat menyambut secara
antusias demi terciptanya lingkungan kampus yang merdeka, inklusif, dan
kolaboratif.
Sementara untuk nahkoda baru yang terpilih, Daffa
berharap nahkoda tersebut dapat memimpin dengan veritas, kolaboratif, serta
dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada sebelumnya dan membuat
perubahan yang dapat membuat nama Universitas Bina Sarana Informatika lebih baik
dan lebih memiliki prestasi secara akademik maupun non-akademik.
SEJARAH
DAN PROGRAM KERJA BEM KM UBSI
Badan Eksekutif Mahasiswa UBSI Kampus Utama adalah
organisasi mahasiswa intra kampus yang berada di kampus utama meliputi Jakarta,
Depok, Tangerang, dan Bekasi. BEM UBSI berlandaskan Tri Dharma Perguruan
Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta
pengabdian masyarakat, dengan menganut azas kekeluargaan dan demokrasi. BEM
UBSI Kampus Utama memiliki ruang sekertariat di Jl. Raya Jatiwaringin No.18, RT.009/RW.005,
Jaticempaka, Kec. Pondokgede, kota Bekasi, Jawa Barat 17441.
BACA JUGA : LOMBA KOMPETISI DEBAT MAHASISWA MERIAHKAN ACARA HUT UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATI KE 34 TAHUN
BEM UBSI didirikan pertama kali setelah adanya
pemutihan dari lembaga dengan dasar perubahan dari Akademik menjadi
Universitas. BEM UBSI di tetapkan pertama kali pada tanggal 14 Desember 2020
setelah satu periode sebelumnya diputihkan. BEM UBSI memiliki 5 kementrian
diantaranya; Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial
Politik, Kementerian Advokasi dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Beberapa program kerja dari BEM KM UBSI tercatat di
dalam web kemahasiswaan UBSI antara lain, Musyawarah Besar, Pembentukan BEM
Fakultas, Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa, UBSIC (UBSI Care),
Seminar Edukasi, BEM UBSI Jabodetabek Goes To Campus, Pengabdian
Masyarakat, Event Tahunan, Recruitment BEM Universitas, dan Pesta
Demokrasi.
Sumber:
kemahasiswaan.bsi.ac.id
0 Komentar