Ditulis oleh: Dhaniel Faturahman
Sumber Gambar: ANTARA News
Bekasi, 10 Juni 2025 – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, menghadiri konferensi pers bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, di Ruang Nusantara Foyer, The Dharmawangsa Jakarta, pada Selasa pagi (10/6). Dalam konferensi pers yang berlangsung terbuka untuk media tersebut, Nadiem memberikan penjelasan langsung terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan publik mengenai program pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Hotman Paris menegaskan bahwa kliennya dalam kondisi sehat, kooperatif, dan tidak sedang menghadapi tuntutan hukum. Ia hadir sebagai bentuk itikad baik untuk memberikan klarifikasi dan meluruskan sejumlah informasi yang beredar di masyarakat. “Pak Nadiem bukan datang sebagai tersangka atau terdakwa. Beliau hadir sebagai tokoh yang ingin memastikan bahwa informasi yang berkembang tidak simpang siur,” ujar Hotman.
Program pengadaan Chromebook sendiri diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Nadiem menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap darurat pembelajaran nasional yang muncul akibat pembatasan aktivitas tatap muka di sekolah-sekolah. “Kami tidak ingin ada satu pun siswa yang tertinggal hanya karena tidak memiliki perangkat untuk belajar daring. Itulah mengapa pengadaan laptop ini menjadi prioritas,” ujar Nadiem.
Lebih lanjut, Nadiem menepis anggapan bahwa program ini mandek atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, sekitar 97% laptop Chromebook telah tersalur ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Sebagian besar dari perangkat tersebut sudah digunakan secara aktif oleh para guru dan siswa.
“Ini bukan program yang gagal atau berhenti di tengah jalan. Kami memastikan distribusinya merata dan tepat sasaran,” ujar Nadiem.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 82% sekolah penerima sudah secara aktif memanfaatkan perangkat tersebut untuk mendukung proses belajar mengajar. Laptop digunakan tidak hanya untuk keperluan Asesmen Nasional atau pekerjaan administratif, tetapi juga dipakai dalam kegiatan pembelajaran harian di kelas, termasuk praktik mata pelajaran berbasis digital.
Pernyataan ini diperkuat oleh data audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen dari perangkat yang telah dikirim benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Hotman Paris menyebut data ini sebagai bukti kuat bahwa program berjalan dengan tingkat efektivitas tinggi dan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.
“Lebih dari 90% digunakan dengan baik, dan itu hasil audit resmi,” tegas Hotman.
Dalam kesempatan tersebut, Nadiem juga kembali menekankan bahwa seluruh kebijakan yang diambil selama masa jabatannya selalu berpijak pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menyatakan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menyalahgunakan kekuasaan atau mengarahkan kebijakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Tujuan dari pengadaan laptop ini adalah mendorong transformasi pendidikan nasional. Kami ingin pendidikan berbasis teknologi bisa diakses tidak hanya oleh siswa di kota besar, tapi juga yang berada di daerah pelosok,” jelas Nadiem.
Konferensi pers ini menjadi momen penting bagi publik untuk mendengar langsung penjelasan dari tokoh utama di balik program tersebut. Baik Nadiem maupun kuasa hukumnya menyampaikan kesiapan untuk bekerja sama dengan lembaga pengawas dan aparat hukum jika memang dibutuhkan, seraya tetap menjaga fokus pada cita-cita utama: mewujudkan sistem pendidikan Indonesia yang modern, merata, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
0 Komentar