Sumber gambar: menpan.go.id
Jakarta, 16 Juli 2025 - Sekolah Rakyat yang tersebar di 63 titik mulai beroperasi pada Senin, 14 Juli 2025. Sekolah rakyat merupakan salah satu program kerja Kementerian Sosial yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Secara keseluruhan disiapkan Sekolah Rakyat 100 titik di seluruh Indonesia. 63 titik resmi dibuka pada 14 Juli, sementara 37 titik lainnya dibuka pada akhir Juli. Pada tahap pertama, estimasi siswa yang bisa terfasilitasi mencapai 9.700 hingga 10 ribu siswa mencakup siswa SD, SMP, dan SMA.
Akan dipekerjakan tenaga pengajar sebanyak 1.554 guru termasuk kepala sekolah dan 3.390 tenaga kependidikan. Pulau Jawa akan menjadi wilayah terbanyak Sekolah Rakyat sebanyak 48 lokasi, disusul Sumatra 22 lokasi, Sulawesi 15 lokasi, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan dan Maluku masing-masing 4 lokasi, serta Papua 3 lokasi.
Sekolah Rakyat direncanakan berbentuk asrama atau boarding school, dimana para siswa akan tinggal di asrama dan diperbolehkan dijenguk satu minggu sekali di akhir pekan.
Selain itu, Sekolah Rakyat memperkenalkan kurikulum baru yang disebut Multi Entry-Multi Exit. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan dan kesiapan siswa yang mencakup tiga aspek, yaitu fisik, psikologis, dan akademik. Hal ini membantu mempersiapkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mengikuti pendidikan formal. Selain itu, TNI juga akan dilibatkan untuk melatih kedisiplinan siswa dan melatih kebugaran dan kemandirian. Di beberapa tempat, TNI akan mengajar anak-anak pendidikan Pancasila dan baris-berbaris.
Di bawah naungan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang rawan putus sekolah. Penyaringan calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diikuti dengan survei langsung ke lapangan.
"Kalau untuk Sekolah Rakyat itu enggak pakai tes akademik. Yang penting mereka dari desil satu, artinya kelompok miskin dan miskin ekstrem," ujar Saifullah Yusuf selaku Menteri Sosial, Selasa, 20 Mei 2025 dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/07/2025).
Saiful juga mengatakan setiap siswa di sekolah rakyat akan mendapatkan fasilitas lengkap mulai dari yang berhubungan dengan pembelajaran hingga kebutuhan sehari-hari.
"Ada dukungan pembelajaran digital, menggunakan papan tulis digital, dan masing-masing siswa mendapatkan laptop sebagai media pembelajaran dalam Learning Management System (LMS)," tutur Saiful, dikutip dari Tempo.co, Rabu (16/07/2025).
Selain itu, Saiful mengatakan bahwa anggaran untuk Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025/2026 sebesar Rp 1,19 triliun. Anggaran tersebut masuk dalam pagu anggaran Kemensos sehingga total anggaran yang diperoleh bertambah menjadi Rp 80,79 triliun.
Berikut rincian anggaran Sekolah Rakyat: Kurikulum Sekolah Rakyat sebesar Rp3 miliar. Rekrutmen dan seleksi guru Rp119 miliar. Operasional Sekolah Rakyat Rp497 miliar. Jaringan komunikasi dan data Rp11 miliar. Gaji guru, tunjangan kinerja dan tunjangan profesi Rp177 miliar. Layanan sarana dan prasarana internal Rp341 miliar. Layanan perencanaan dan penganggaran Rp900 juta. Evaluasi dan pendampingan Rp1,59 miliar. Manajemen Rp10 miliar. Layanan umum Rp15,5 miliar. Audit internal Rp3,4 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Toni Toharudin menegaskan, kualitas dari Sekolah Rakyat akan sama bagusnya dengan sekolah lainnya.
"Tapi mungkin kualitas sarana dan prasarana (Sekolah Rakyat), kualitas gurunya itu akan lebih baik. Kita akan memilih guru-gurunya," ujar Toni, di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025, dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/07/2025).
0 Komentar