Ditulis Oleh: Puput Meilani
Sumber Gambar: Antara News
Jakarta, 21 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto membacakan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR, Jumat (15/8). Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah tahun depan dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun.
Menurut penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana MBG tersebut diambil dari alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, sehingga hampir 44 persen dana pendidikan dialihkan untuk mendanai program tersebut. Sementara itu, sejumlah program lain dalam RAPBN 2026 dinilai tidak banyak mengalami perubahan. Sebagai contoh, anggaran perlindungan sosial hanya naik 8,6 persen menjadi Rp508,2 triliun.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai keputusan menjadikan MBG sebagai program prioritas dengan anggaran jumbo justru berpotensi menekan kondisi keuangan negara. Ia mengakui bahwa secara konsep, MBG ditujukan untuk memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Namun, evaluasi pelaksanaan program pada tahun ini menunjukkan masih banyak persoalan teknis yang belum terselesaikan.
“Efek berganda terhadap ekonomi nasional dari program MBG juga masih belum terlihat optimal. Kita belum bisa menyimpulkan bahwa program ini mendukung sektor UMKM pangan atau petani secara signifikan,” jelas Rendy.
Selain MBG, RAPBN 2026 juga mencantumkan alokasi anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih serta swasembada pangan dan energi. Program Koperasi Desa Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa melalui penguatan akses permodalan, distribusi produk lokal, dan penciptaan lapangan kerja baru di pedesaan. Adapun program swasembada pangan dan energi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus menjaga stabilitas nasional, baik dengan meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat rantai pasok, hingga mendorong pemanfaatan energi terbarukan.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut justru menambah beban belanja negara di tengah keraguan efektivitas serta kesiapan implementasi program-program baru itu. Tingginya belanja negara dalam RAPBN 2026 juga dinilai kurang sejalan dengan target pemerintah untuk menekan defisit. Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran pada tahun depan berada di level 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
0 Komentar