Ditulis Oleh: Khairunnisa Zabrina Salsabila
Sumber Gambar: Kompas.com
Jakarta, 13 Oktober 2025 – Kepala Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Purbaya Yudhi Sadewa selaku menteri keuangan menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Purbaya menilai pembayaran utang sebesar Rp11,6 triliun seharusnya menjadi tanggung jawab konsorsium BUMN, bukan beban APBN.
Ia menyebut penggunaan dana negara akan menyalahi komitmen awal pemerintah yang menjanjikan proyek ini tidak akan membebani APBN. Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika utang Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dibayar APBN. Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.
"Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan, saya kasih tahu updatenya seperti apa," kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Ia menilai Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, tanpa perlu mengandalkan APBN. Ia menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya yang dimiliki.
"Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," katanya.
"Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka," tutupnya.
Menteri Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah membahas berbagai skema agar beban keuangan proyek dapat dicarikan jalan keluar, pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.
"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," katanya usai rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10/2025).
Ia menambahkan, isu pembayaran utang Whoosh tidak dibahas dalam rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, namun menekankan pentingnya mendukung keberlanjutan moda transportasi tersebut. Dia mengatakan Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang membantu mobilitas masyarakat, khususnya dari Jakarta – Bandung atau sebaliknya. Prasetyo menuturkan pemerintah ingin rute Whoosh diperpanjang hingga ke Surabaya.
“Karena faktanya kan juga whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," tutur dia.
Pernyataan Purbaya menuai sorotan publik dan memunculkan kembali perdebatan mengenai transparansi dan skema pembiayaan proyek Whoosh.
BBC Indonesia mencatat bahwa isu utang ini menjadi ujian awal pemerintahan baru dalam mengelola warisan proyek infrastruktur besar era sebelumnya. Pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan usulan Dony Oskaria kepada pemerintah menunjukkan Danantara memang tidak punya jalan keluar lain.
Hitungan PEPS, besaran sekitar US$120,9 juta atau hampir Rp2 triliun per tahun. Berdasarkan bunga tahunan untuk utang pokok sebesar US$6,02 miliar sebesar 2% dan bunga untuk pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai 3,4% per tahun. Jika dikalkulasikan maka beban bunganya hampir Rp2 triliun per tahun.
“Darimana uang Danantara membayar bunga utang itu?” kata Anthony Budiawan kepada BBC News Indonesia, Minggu (12/10/2025).
Publik menyoroti pentingnya transparansi dalam proses negosiasi hutang dan meminta pemerintah tidak membebankan rakyat melalui APBN. Pemerintah memastikan akan mengumumkan hasil kajian pembayaran utang setelah proses evaluasi selesai dilakukan bersama kementerian terkait dan pihak konsorsium.
0 Komentar