Ditulis oleh: Alfian Eka Maulana
Jakarta, 8 April 2025 - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan sejumlah kebijakan semua tarif impor pada Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat atau Kamis, 3 April 2025 waktu Indonesia.
Penetapan tarif tersebut disampaikan dalam suasana yang disebut “Hari pembebasan” atau “Liberation day” untuk membebaskan ekonomi Amerika dalam ketergantungan impor. "Ini adalah bentuk kemerdekaan ekonomi kita. Pabrik-pabrik dan lapangan kerja akan kembali muncul di Amerika, dan hal itu sudah mulai terlihat," ucap Trump dalam pidatonya (Rabu, 2 April 2025).
Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump merupakan pajak dalam bentuk persentase yang dibebankan terhadap nilai barang impor dari negara lain. Misalnya, jika suatu produk impor bernilai AS$10 dikenakan tarif sebesar 25 persen, maka akan ada biaya tambahan sebesar AS$2,5 yang harus dibayar.
Penerapan tarif tinggi ini menjadi ancaman besar bagi Indonesia, yang harus menghadapi bea masuk sebesar 32 persen. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, dikenai tarif 'timbal balik' karena sebelumnya memberlakukan tarif terhadap produk asal Amerika Serikat yang masuk ke pasar domestiknya.
Dampak penerapan kebijakan ini yang paling awal adalah melemahnya Rupiah terhadap Dollar AS, lalu akan banyak perusahaan yang akan melakukan PHK besar-besaran terkait usahanya terhadap unsur Dollar AS hingga turunnya penerimaan pajak.
Mata uang Rupiah pada Selasa, 8 April 2025 adalah 16.858 per Dollar AS. Rupiah turun 36 poin atau 0,22 persen setelah beberapa hari tarif Trump diumumkan.
"Dampak tarif baru AS bisa meluas kalau tidak segera direspon memadai, seperti ekspor yang turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli melemah," ucap Hanif Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB (Kamis, 3 April 2025).
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Apalagi, nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai Rp16.858 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah melakukan intervensi dengan menggelontorkan lebih dari US$4,5 miliar dari cadangan devisa.
"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS," tulis Kementerian Luar Negri di laman resminya.
0 Komentar